You are here
Home > Berita > PILKADA MENGAMBANG, PEMKAB. BLITAR TUNGGU KEJELASAN ATURAN

PILKADA MENGAMBANG, PEMKAB. BLITAR TUNGGU KEJELASAN ATURAN

Blitar – Munculnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak lantas memberikan kepastian perihal kapan Pilkada Kabupaten Blitar bakal digelar. Mengingat Perppu yang ditandatangani mantan Presiden SBY pada 2 Oktober 2014 lalu, masih akan dibahas kembali dalam Paripurna DPR pada Januari 2015 mendatang.  Terkait hal tersebut Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan, hingga kini Pemkab. Blitar masih menunggu aturan yang jelas dari pemerintah pusat, meskipun sementara ini pemerintah mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Perppu.  Jika berpatokan pada Perppu maka jelas, Pilkada Kabupaten Blitar akan digelar pada 2018 mendatang.

Menyusul jabatan Bupati dan Wakil Bupati saat ini baru berakhir pada bulan Pebruari 2016, karena Pilkada baru digelar 2 tahun berikutnya maka untuk mengantisipasi kekosongan jabatan Bupati akan dipilih PJ Bupati. Siapa yang berhak mengisinya, tergantung pada mekanisme pemerintah pusat. Namu Endro menambahkan, bahwa hal ini masih belum pasti, karena Perppu Pilkada masih akan dibahas kembali dalam Paripurna Januari mendatang. Apapun hasilnya, Pemkab. Blitar akan mengikuti aturan yang berlaku.

Saat disinggung mengenai pengajuan Pilkada Kabupaten Blitar bersamaan dengan Pilkada serentak yang digelar 18 Kab/Kota lainnya di Jawa Timur,  Endro mengatakan informasi tersebut tidak benar.  Pemkab. Blitar juga tidak mengusulkan jadwal Pilkada agar dimajukan. Pemerintah hanya akan menunggu kejelasan aturan dari pemerintah pusat. (IM-Dishubkominfo)

Top