You are here
Home > Tugas dan Pelayanan

Tugas
Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Pelayanan–pelayanan
1. Pelayanan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Satpol PP Kabupaten Blitar menyelenggarakan penertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Lembaga lain.

Satpol PP Kabupaten Blitar dalam giatnya mencakup pengamanan asset pemerintah daerah, pengamanan melekat pada pejabat negara, pelaksanaan operasi spanduk, operasi Minuman Keras Beralkohol, Operasi tempat-tempat hiburan, Penutupan Lokalisasi maupun usaha tambang yang tidak memiliki perijinan dan/atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar

2. Pelayanan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satpol PP Kabupaten Blitar menyelenggarakan tugas koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Hal tersebut diimbangi dengan Giat pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah serta penyebarluasan produk hukum daerah. Antara Lain:

  1. Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Blitar
  2. Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol
  3. Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Blitar
  4. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan Pemasangan Papan Reklame, Iklan dan Spanduk Luar Ruang di Kabupaten Blitar
  5. Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Usaha Bidang Perfilman dan Penggunaan Media Elektronik
  6. Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi IMB
  7. Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO) di Kabupaten Blitar
  8. Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Perijinan Usaha dan Retribusi Jasa Rekreasi Hiburan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga

3. Pelayanan di Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Satpol PP Kabupaten Blitar turut menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakan Perda dan Peraturan Bupati, melakukan pembinaan sumber daya aparatur di bidang teknik fungsional serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan PHH, PPNS serta anggota Satpol PP Kabupaten Blitar secara keseluruhan.

4. Pelayanan di Bidang Perlindungan Masyarakat
Satpol PP Kabupaten Blitar turut menyelenggarakan tugas penyiapan, kesiagaan, pengerahan dan pengendalian SatLinmas serta penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka bina potensi masyarakat menghadapi bencana.

Top