You are here
Home > Tupoksi > Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :

  1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  2. Seksi Dokuemntasi Hukum dan Penyuluhan;
  3. Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam urusan bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi:

  1. mengkoordinasikan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan PerundangUndangan Daerah;
  2. mengkoordinasikan pengawasan penyelidikan dan penindakan;
  3. mengkoordinasikan pengawasan Petugas Tindak Internal dan  PPNS;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang diduga melanggar Perda, Perbup dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
  2. melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap usaha ,asyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku;
  3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dalam menangani aktivitas masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
  4. melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas dan/atau usaha masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat;
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satuan.

Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan

Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup dokumentais hukum dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan, mempunyai fungsi:

  1. menginventarisir dan mendokumentasikan produk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang masuk dalm lingkup tugas Satpol PP;
  2. menyusun rencana kegiatan dan program kerja penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
  3. melaksanakan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya kepada PNS dan warga masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satuan.

Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS

Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup tindak internal dan PPNS.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS, mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan pembinaan kepada anggota Pol PP dan aparatur pemerintah yang melanggar disiplin dan kode etik;
  2. melakukan penyelidikan dan penyidikan anggota Pol PP dan aparatur pemerintah yang melanggar disiplin dan kode etik;
  3. mengkoordinir seluruh PPNS yang ada di Kabupaten;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satuan.
Top