BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Seksi Dokuemntasi Hukum dan Penyuluhan;
3. Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam urusan bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi:

1. mengkoordinasikan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan PerundangUndangan Daerah;
2. mengkoordinasikan pengawasan penyelidikan dan penindakan;
3. mengkoordinasikan pengawasan Petugas Tindak Internal dan  PPNS;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai fungsi:

1. melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang diduga melanggar Perda, Perbup dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
2. melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap usaha ,asyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dalam menangani aktivitas masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
4. melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas dan/atau usaha masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat;
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satuan.

Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan

Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup dokumentais hukum dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan, mempunyai fungsi:

1. menginventarisir dan mendokumentasikan produk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang masuk dalm lingkup tugas Satpol PP;
2. menyusun rencana kegiatan dan program kerja penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
3. melaksanakan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya kepada PNS dan warga masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satuan.

Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS

Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup tindak internal dan PPNS.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS, mempunyai fungsi:

1. melaksanakan pembinaan kepada anggota Pol PP dan aparatur pemerintah yang melanggar disiplin dan kode etik;
2. melakukan penyelidikan dan penyidikan anggota Pol PP dan aparatur pemerintah yang melanggar disiplin dan kode etik;
3. mengkoordinir seluruh PPNS yang ada di Kabupaten;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satuan.